Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

Jalan Terjal Otsus Papua

Jalan Terjal Otsus Papua

Pemerintah melalui Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono mendukung perpanjangan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua yang sebelumnya diatur dalam UU No.21 Tahun 2001, dan akan berakhir pada 2021. Pemerintah memiliki optimisme bahwa distribusi dana otsus masih menjadi kunci untuk meningkatkan ketertinggalan dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut dari berbagai macam ketertinggalan.

Tapi, di tengah optimisme keberlanjutan tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengingat implementasi kebijakan otsus Papua tidak berjalan mulus selama dua dekade terakhir.

Akar Persoalan
Dana pembiayaan otsus Papua yang telah digelontorkan selama tahun 2002 hingga 2014 mencapai total Rp 45,3 triliun (Pemprov Papua, 2015). Besaran dana tersebut terdiri atas Rp 37,5 triliun bersumber dari dana otsus dan sebesar Rp 7,8 triliun merupakan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Tapi, besarnya dana yang telah digelontorkan tidak sebanding dengan output kualitas pembangunan fisik dan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain.

Untuk melihat masalah pembangunan dan rendahnya kualitas layanan publik dalam kerangka desentralisasi asimetris di Papua, kita perlu melacak akar persoalan yang terdapat di sana. Salah satu problem mendasar dalam otsus di Papua hari ini adalah nihilnya regulasi yang bersifat komprehensif untuk mengatur tentang segmentasi kewenangan bagi provinsi dan kabupaten/kota di Papua (Tryatmoko, 2014:100). Kondisi ini memberikan dampak berupa carut marutnya implementasi dan koordinasi antarlembaga otsus yang berdampak pada pembangunan.

Nihilnya regulasi tersebut juga menimbulkan polemik di antara aktor-aktor politk lokal Papua, yaitu gubernur dan bupati/walikota dalam mempertentangkan kepentinganya di dalam mengusulkan perda khusus untuk melakukan pengelolaan otonomi khusus (Maulana dan Tryatmoko, 2018:205). Fenomena ini semakin menguat jika lobi-lobi terkait otonomi khusus dilakukan oleh aktor elite lokal yang berkepentingan secara ekonomi dan politis dari berbagai macam program pembangunan yang dijalankan (Timmer,2007:633).

Friksi dan pertarungan kepentingan yang terjadi antarelite politik di Papua tersebut berdampak pada terlupakannya substansi untuk segera menemukan jalan tengah di dalam pengelolaan otonomi khusus. Problem lambatnya pembangunan di Papua juga disebabkan oleh kebijakan egosentrisme yang dilakukan elite lokal. Pada beberapa kasus, Gubernur Papua mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap pihak-pihak yang berada di luar afiliasinya (Tryatmoko, 2012:287).

Begitu pun dengan bupati atau walikota yang menunjukkan arogansinya dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap menguntungkan dirinya. Potret ini bisa terlihat dari ketimpangan dalam distribusi dana otsus dan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada risiko tersulutnya konflik antarberbagai pihak. Salah satu contoh friksi terlihat ketika bupati di wilayah pegunungan tengah melakukan protes kepada Gubernur Papua (Tryatmoko, 2012: 290). Para bupati ini tidak merasa puas karena wilayahnya tidak menjadi prioritas pembangunan melalui dana otsus. Padahal, secara geografis, wilayah mereka dalam kondisi yang sulit dan minim infrastruktur.

Buruknya pembangunan di Papua juga disebabkan oleh perencanaan, perumusan program, dan praktik penganggaran yang menggunakan sistem penyebaran ke banyak distrik atau wilayah tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan permintaan dari pejabat lokal dalam upaya pembangunan infrastruktur fisik (World Bank, 2016:23). Pelemahan dalam tahap perencanaan pembangunan di tingkat lokal ini membawa implikasi berupa ketimpangan pembangunan fisik di Papua.

Salah satu contoh ketimpangan bisa kita lihat dalam pembangunan jalan di Papua. Jika ditinjau karakteristik permukaan, panjang jalan di Papua yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66 persen) dan yang belum dilapisi aspal sepanjang 1.932,46 km (65,34 persen). Hingga 2016, panjang jalan di Papua berada dalam kondisi baik sepanjang 1.014,78 km (34,31 persen), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80 persen), dan 52,89 persen jalan berada dalam kondisi rusak dan rusak berat (BPS, 2016:5).

Lemahnya institusi yang melakukan fungsi check and balances di tubuh kelembagaan lokal. Dalam penerapan kebijakan otsus, seringkali friksi-friksi terjadi antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan mulus karena ekslusivitas masing-masing lembaga tersebut (Tryatmoko, 2012:288). Permasalahan juga terjadi ketika Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak memiliki power yang kuat untuk melakukan pengawasan karena sejak awal dalam pembentukanya seolah-olah tidak boleh kuat. Pemerintah pusat memiliki sebuah fobia jika lembaga tersebut bersifat superbody maka akan mendorong kemerdekaan Papua.

Lemahnya fungsi check and balances antarlembaga ini berdampak pada rawannya penyalahgunaan anggaran otsus. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa indikasi kecurangan yang ada dalam pengelolaaan dana otsus. Beberapa temuan indikasi kecurangan teridentifikasi dari pengeluaran dana otsus sebesar Rp 566 miliar tidak memiliki bukti yang valid. Selain itu, terdapat pula penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 326 miliar tidak sesuai peraturan. Laporan Rp 29 miliar dana otsus bersifat fiktif dan dana otsus pada 2008 sampai 2010 sebesar Rp 1,85 triliun didepositkan.

Evaluasi Menyeluruh

Lima permasalahan tersebut menjadi sebuah fenomena gunung es yang pelan-pelan meleleh dan berdampak negatif pada aspek kualitas pelayanan publik di Papua. Salah satu dampak yang cukup mencolok terlihat atas ketidakefektifan otsus adalah munculnya wabah penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat di awal 2018. Wabah penyakit tersebut menyebabkan 69 kematian pada anak. Sebanyak 65 anak meninggal karena gizi buruk dan 5 anak meninggal karena terkena campak (Kambodji et.al, 2018:3).

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho (2018) dalam artikelnya bertajuk Tantangan Masalah Kesehatan Papua menjelaskan beberapa penyebab kemunculan wabah tersebut seperti akses pangan, sanitasi air bersih yang tidak memadai, akses ketersediaan yang mahal dan tidak tersedia, infrastruktur kesehatan yang buruk hingga keterbatasan SDM tenaga medis.

Padahal, Kabupaten Asmat baru didirikan pada 2002 sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002. Seharusnya wilayah yang baru otonom selama 16 tahun membawa unsur semangat “pemekaran” seperti daerah Papua lain yang berlandaskan pada asas kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian, melepas keterisolasian, dan meningkatkan kualitas pelayanan multisektor (Purwoko dan Ruhyanto, 2017:3). Tapi, wabah penyakit ini membuka mata semua pihak bahwa wilayah yang baru dimekarkan dan menerapkan asas desentralisasi tidak mampu memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada masyarakatnya.

Pemerintah dalam mendorong keberlanjutan dana otsus perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh problem otsus selama dua dekade. Upaya untuk mendorong keberlanjutan distribusi dana otsus Papua juga harus diselaraskan dengan semangat untuk meningkatkan kualitas dan dampak langsungnya bagi masyarakat Papua.

Evaluasi tidak hanya berhenti pada problem yang bersifat administratif dan teknis terkait pengelolaan, penyaluran, pertanggungjawaban dan manajerial pengelolaan dana otsus. Tapi, upaya perbaikan harus dimulai dari upaya bersifat perbaikan regulasi terkait kejelasan kewenangan provinsi dan kabupaten dalam otsus Papua. Selain itu, pemerintah pusat perlu menjalin komunikasi dengan elite lokal Papua untuk menyelesaikan pertarungan politik dan tumpang tindih kepentingan yang selama ini berdampak negatif bagi efektivitas otsus Papua.

sumber : klik disini