Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

Gandeng Bappenas, Papua Barat Dukung Pembangunan Rendah Karbon

Gandeng Bappenas, Papua Barat Dukung Pembangunan Rendah Karbon

4 Juli 2019
|
0 Comments
|

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman  (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK) bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Sebelumnya telah ada tiga provinsi yang telah menandatangani MoU dengan Kementerian PPN/Bappenas. Di antaranya, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Setelah penandatanganan MoU ini, Papua Barat menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15 persen terhadap business as usualbaseline emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2020. Nanti akan ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

“Empat fokus tersebut di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Bambang pun sudah menjelaskan jika program PRK ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk itu, Bambang akan mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial. 

Tidak hanya itu saja, nantinya menurut Bambang, akan ada beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang menggantikan energi fosil, efisiensi energi.

Kebijakan lainnya yaitu peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan terus ditingkatkan demi terjalankannya program ini.

Selain itu, Bappenas juga akan selalu melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Akan ada beberapa provinsi yang menjadi percontohan. Dengan hal ini Bappenas berharap PRK dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.

sumber : klik disini